Tajukpolitik – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai Demokrat tak syaratkan Cawapres sebagai bagian dari persyaratan untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto seabgai bakal calon presiden (Bacapres).
Ujang menyebut Demokrat tak syaratkan Cawapres atau memaksakan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto.
“Kelihatannya tidak akan mengajukan nama AHY sebagai cawapres karena kalau itu terjadi akan alot,” kata Ujang, Senin (18/9).
Pengamat Politik dari Univeristas Al-Azhar Indonesia itu menilai, Partai Demokrat hanya menargetkan power sharing politics. Ini lantaran Demokrat bergabung ke KIM di akhir-akhir, jauh sebelum PAN, Golkar, PBB, dan Gelora yang lebih awal bergabung.
“Tentu dengan deal-deal politik. Misalkan kalau menang, AHY akan jadi menteri atau Demokrat dapat menteri berapa, keliatannya dealnya power sharing, bukan AHY sebagai cawapresnya Prabowo,” jelas Ujang.
Atas dasar itu, Ujang meyakini penentuan cawapres untuk pendamping Prabowo Subianto tidak akan alot.
“Jadi soal penentuan cawapres ini tidak terlalu sulit, tidak terlalu alot, pasti sudah dibicarakan sebelum mereka bertemu di Hambalang kemarin,” pungkas Ujang.
Untuk diketahui, para petinggi Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Majelis Tinggi Partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum AHY, dan fungsionaris DPP Partai Demokrat mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9) kemarin.
Kunjungan Demokrat ke kediaman Prabowo pun disambut oleh para petinggi parpol yang tergabung ke dalam KIM, seperti Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gelora, Anies Matta, dan petinggi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta Partai Bulan Bintang (PBB).
