Tajukpolitik – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), Ahmad Fahrur Rozi, menegaskan PB NU tidak akan berikan restu ataupun mendukung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, jika ia menjadi cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan untuk merespons pernyataan Khofifah yang menunggu restu maju cawapres dari organsisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Gus Fahrur mengingatkan bahwa PBNU tidak akan memberi rekomendasi apapun.
“Ketum PBNU sudah menegaskan bahwa tidak akan ada nama yang keluar dari PBNU,” kata Gus Fahrur, Selasa (8/8).
PBNU, sambung Gus Fahrur, tidak akan ikut dalam hiruk pikuk Pemilu maupun Pilpres.
“Siapapun kader NU yang maju, itu kapasitas dan prestasi dia sendiri. Artinya, PBNU tidak dalam ruang merestui atau mendukung siapapun,” ujar Gus Fahrur.
Terkait status Khofifah yang juga sebagai Ketua PBNU, Gus Fahrur menekankan bahwa tidak akan ada perlakuan khusus untuk kancah politiknya.
“PBNU tidak punya kapasitas untuk mendorong atau apapun. Karena statement Ketum PBNU sudah jelas bahwa kita ormas keagamaan,” jelas Gus Fahrur.
“Jadi NU rumah yang nyaman untuk semua orang. Tidak boleh dikotak-kotak untuk kontestasi. Jadi silakan semua punya hak yang bisa digunakan sesuai hak politik masing-masing. Tapi PBNU tidak dalam posisi mendukung atau mendorong atau mengeluarkan nama dari PBNU,” imbuhnya.
Maka dari itu, Gus Fahrur menyampaikan langkah politik Khofifah diserahkan penuh kepada dirinya sendiri.
“Dia punya pilihan untuk jadi gubernur lagi atau mencoba kontestasi Pilpres. Beliau sendiri yang berhak memutuskan, kita tidak akan intervensi apapun. Intinya kita serahkan pada Khofifah. Dia seseorang yang sangat berpengalaman,” tutup Gus Fahrur.
Sebelumnya, Khofifah mengaku masih menunggu sinyal dukungan dari PB NU dan ulama, untuk menentukan pilihan maju sebagai cawapres atau maju kembali sebagai calon gubernur Jatim.
“Nanti saja, karena saya menjadi bagian dari ekosistem itu. Nanti, akan ada green light dari PBNU dan ulama-ulama yang selama ini memang konsolidasi sesama ulama dan tidak hanya persoalan politik,” ujar Khofifah.
Khofifah menjelaskan dirinya adalah salah satu pengurus PBNU, sehingga terkait langkah-langkah kebijakan ke depan harus didiskusikan secara organisasi.
“Langkah langkah yang terkait dengan kebijakan organisasi harus mendapatkan green light (lampu hijau). Itu belum, jadi perlu konfirmasi dan klarifikasi,” jelas Khofifah.
