Tajukpolitik – Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini mulai menunjukkan gaya otoriter. Sudah semakin mirip dengan era kepemimpinan Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyinggung pemerintahan Presiden Jokowi, dalam acara seminar bertajuk ‘Pemuda untuk Politik’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).
“Waktu zaman Pak Harto demokrasi juga berjalan dengan baik awalnya. Semua pemerintahan itu demokratis kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun (memimpin) masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter,” kata JK.
Kalla menambahkan sekarang juga pada masa pemerintahan Jokowi kelihatannya sudah semakin dekat dengan era Soeharto.
“Sekarang juga begitu kelihatannya, setelah 10 tahun, ah munculah, mulai macam-macam. Berbagai masalah,” tegas JK.
JK mengungkapkan situasi yang mirip juga terjadi di era kepemimpinan Presiden ke-1 RI Soekarno. Kalla menceritakan, awal mula republik berdiri tak jelas sistem negara yang dipakai antara presidential atau parlementer. Kemudian pada tahun 1950 sistem negara menggunakan konsep parlementer.
“Sampai pada tahun 1957, barulah demokrasi presidensial. Setelah kembali ke UUD 1945,” ungkap JK.
Kalla menambahkan syarat konstitusi yang hanya memberikan jabatan presiden maksimal dua periode diberlakukan agar tidak ada kekuasaan absolut yang akhirnya mengarahkan sistem negara menjadi otoriter.
“Jadi itulah sebabnya kenapa UUD kita memperbolehkan presiden dan wapres itu hanya dua kali (periode). Itulah tiga kali itu enggak bisa lolos karena itu (konstitusi) UUD,” tutur JK.
Untuk diketahui, pada masa pemerintahan Soeharto selama 32 tahun yakni dari tahun 1966 -1998, masyarakat tidak bebas mengeluarkan pendapat. Gaya otoriter pun diterapkan. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei, masyarakat bersama mahasiswa akhirnya berhasil meruntuhkan rezim Soeharto.
