Tajukpolitik – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI saat ini telah melakukan indetifikasi terhadap sejumlah ancaman pada Pemilu 2024, terutama ancaman non militer.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/6).
Bagja mengatakan ancaman dalam Pemilu 2024 terkait non militer mengacu pada risiko dan gangguan yang bukan berasal dari sektor militer, namun dapat membahayakan integritas dan keberhasilan proses Pemilu.
“Ketika Pilkada tahun 2017, media sosial memuat secara berlebihan terkait isu politik identitas yang kemudian berlanjut pada Pemilu 2019,” kata Bagja.
Bagja menjelaskan merebaknya disinformasi, politik identitas, dan ujaran kebencian melalui media sosial (Medsos) yang terjadi pada pilkada dan pemilu sebelumnya tersebut, adalah bentuk ancaman non-militer.
“Bahkan ada kecenderungan juga (wacana di Medsos) mengadu teman TNI dan Polri,” jelas Bagja memberikan contoh.
Bagja menguraikan politisasi identitas di Indonesia berkaitan dengan masalah etnis, ideologi, kepercayaan, dan juga kepentingan-kepentingan lokal yang direpresentasikan oleh elite melalui artikulasi politik mereka.
Sedangkan disinformasi, lanjut Bagja, merujuk pada penyebaran informasi yang salah, menyesatkan, atau disengaja untuk menipu atau mempengaruhi opini publik.
Kemudian, urai Bagja, ujaran kebencian, merujuk pada komunikasi yang menyebarkan, mendorong, atau memperkuat sentimen atau sikap permusuhan, kebencian, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, etnisitas, agama, gender, orientasi seksual, atau karakteristik tertentu lainnya.
“Sekarang sudah dimulai, misalnya dulu 2017 anti terhadap ras tertentu, itu menguat di media sosial. Sekarang kalau kita lihat, sekarang muncul lagi di media sosial dan juga muncul ujaran kebencian, menyerang beberapa peserta pemilu. Beberapa kali kita baca Twitternya walau kemudian kita baca bahasanya masih lumayan soft, tapi sudah mulai menyerang lawan-lawan politik,” pungkas Bagja.
