Tajukpolitik – Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ashabul Kahfi, meminta Kementerian Agama (Kemenag) pastikan tidak ada gangguan dalam proses pelunasan biaya haji.
Hal tersebut ia sampaikan mengomentari gangguan sistem pelayanan yang terjadi beberapa hari belakangan pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Akibat gangguan tersebut, lalu lintas keuangan pun terhambat, terutama para nasabah BSI.
Ashabul menyebut gangguan itu perlu diperhatikan, karena banyak jamaah haji yang belum melunasi biaya haji mereka dan bergantung pada BSI sebagai lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban mereka. Ashabul berharap gangguan sistem layanan di BSI ini tidak menganggu proses pelunasan biaya haji.
“Dalam situasi seperti ini, di mana pelunasan biaya haji banyak mengandalkan BSI, penting bagi Kementerian Agama untuk mengambil langkah-langkah cepat dan menyeluruh guna mengatasi gangguan sistem yang dialami oleh BSI,” tegas Kahfi kepada wartawan, Jumat (12/5).
Ashabul menekankan pentingnya Kementerian Agama untuk segera berkoordinasi dengan BSI dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan gangguan sistem yang menghambat pelunasan biaya haji.
Ashabul menambahkan proses penyelesaian harus dilakukan dengan segera agar jamaah haji tidak terlambat dalam memenuhi kewajiban mereka.
“Komunikasi yang efektif akan membantu mengurangi kekhawatiran dan memastikan jamaah haji tetap mendapatkan informasi yang mereka butuhkan,” pungkas Ashabul.
Diberitakan sebelumnya, sistem layanan BSI terganggu diakibatkan dari server yang down. Akibatnya, nasabah tidak bisa mengakses layanan online di BSI, seperti M-Banking, transfer via online dan layanan lainnya.
Di beberapa daerah, seperti Aceh, gangguan layanan tersebut mengakibatkan terhambatnya transaksi keuangan. Sebab, mayoritas warga Aceh menggunakan BSI.
Menanggapi terganggunya sistem layanan tersebut, manajemen BSI telah menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para nasabah. Manajemen pun berjanji akan segera menyelesaikan persoalan ini.
