TajukPolitik – Setelah partai yang berada di Koalisi Perubahan yang terdiri dari Demokrat, NasDem, dan PKS keberatan Jokowi tidak netral hadapi Pilpres 2024, kini giliran Gerindra keberatan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang terlalu jauh mencampuri.
Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, sudah saatnya Presiden Jokowi tidak ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024.
“Semoga setelah ini tidak genit lagi ya Pak,” kata Founder Lembaga Survei Kedai Kopi yang akrab disapa Hensat itu, Rabu (10/5).
Meksipun keberatan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tidak merasa diarahkan oleh Jokowi soal pilpres.
“Tidak pernah satupun presiden kemudian menyatakan atau menyampaikan bahwa sebagai partai koalisi pendukung pemerintah misalnya Gerindra harus begini, Pak Prabowo harus begini, tidak ada,” klaim Dasco.
Gerindra sendiri menjadi salah satu partai yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara beberapa waktu lalu.
Selain Prabowo Subianto, turut hadir Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Sementara itu Partai Demokrat menilai tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, 3 Mei 2023, tidak etis.
Pernyataan PAN yang menyeret-nyeret eks Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga melakukan hal sama saat menjadi presiden juga tak tepat.
Ketua Umum Demokrat Andi Malarangeng menyebut SBY melakukan pertemuan dengan partai koalisi di sekretariat gabungan, di luar fasilitas kenegaraan. Tindakan Jokowi mengadakan pertemuan politik dengan partai luar pendukung Anies Baswedan di Istana Merdeka tentu tak beretika.
“Kalau zaman SBY memang punya sekretariat gabungan, kantornya tidak di Istana. Punya tempat pertemuan sendiri. Kalau dilakukan di Istana, jelas melanggar etika,” tegas Andi dalam tayangan Primetime News di Metro TV, Rabu, 10 Mei 2023.
Andi juga menilai Jokowi cawe-cawe atau ikut campur terlalu jauh dalam penentuan capres dan cawapres. Tentu saja hal ini dinilai tidak wajar.
“Presiden Jokowi kan mencoba jadi kingmaker. ‘Yang ini boleh, ini boleh, tapi yang itu jangan’. Itu tidak dilakukan SBY,” ujar Andi.
