Tajukpolitik – Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, meminta pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan dan guru.
Hal tersebut ia sampaikan melalui keterangan tertulis dalam rangka peringatan hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), (2/5).
Satriwan menyebut pemerintah harus membenahi kualitas pendidikan di tanah air pasca pandemi Covid-19. Menurut dia, peringatan Hardiknas 2023 harus menjadi momentum merefleksikan berbagai kebijakan pendidikan.
“Pendidikan kita mau dibawa kemana? Apalagi Pemilu sudah di depan mata, nanti ganti pemerintah ganti kebijakan lagi,” ujar Satriwan.
Satriwan mendesak Kemdikbudristek serta seluruh pemerintah provinsi dan kota/kabupaten melakukan evaluasi secara komprehensif dan objektif terhadap episode Merdeka Mengajar yang sudah masuk episode ke-24.
Dia menilai, evaluasi tersebut penting mengingat tahun depan sudah Pemilu dan pergantian pemerintahan.
“Kami pun menilai sejak dulu ganti menteri pasti ganti kebijakan, jadi tidak ada kontinuitas dalam membangun pendidikan dan guru nasional,” tambah Satriwan.
Menurut Satriwan, jangan sampai hanya berganti merek kebijakan, tapi substansi sesungguhnya sama. Jangan sampai mengklaim perubahan inovasi pendidikan, lanjut dia, yang terjadi malah involusi pendidikan.
“Makanya P2G mendesak Kemdikbudristek menuntaskan Peta Jalan Pendidikan Nasional sebagai arah dan tujuan pembangunan pendidikan Indonesia jangka panjang. Road map yang lahir dari pemikiran semua stakeholders secara partisipatif, objektif, dan transparan,” jelas Satriwan.
Ia memandang, jika pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat melahirkan Peta Jalan Pendidikan Nasional, akan menjadi warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia.
Satriwan juga mendesak komitmen dan profesionalitas Kemdikbudristek, Kemenag, Kemenpan RB, Kemenkeu, Kemendagri, BKN, dan seluruh pemda dalam melaksanakan perekrutan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Persoalan Guru PPPK sekarang menjadi cermin buruk tata kelola guru di tanah air,” tegas Satriwan.
Dia melanjutkan, Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN sampai 2024. Tapi, kata dia, pemerintah malah merekrut ASN kontrak bernama PPPK.
“PPPK solusi kekurangan guru jangka pendek. Harusnya pemerintah rekrut guru PNS sebagai solusi jangka panjang,” kata Satriwan.
Menurut Satriwan, anggaran jumbo menjadi alasan utama Pemerintah tak lagi rekrut guru PNS. Padahal, lanjut Satriwan, anggaran pendidikan dalam APBN mengalami kenaikan signifikan tiap tahun.
Dia menjelaskan, pada 2023 alokasi anggaran pendidikan dalam APBN sebesar Rp 612 triliun atau naik 5,8 persen dari tahun 2022 sebesar Rp 574,9 triliun.
“Maka jelas bahwa rekrutmen guru ASN PPPK tidak menjawab kebutuhan guru nasional, malah sebaliknya menyisakan persoalan berlarut-larut,” tutur Satriwan.
Lebih lanjut, dia mengatakan seleksi guru PPPK sejak 2021 menyisakan ragam persoalan, yaitu masih ada 62.645 guru PPPK Prioritas-1 (P-1) yang belum dapat formasi, kelulusan 3.043 guru P-1 dibatalkan sepihak oleh Kemdikbudristek, janji Mendikbudristek dan Menpan RB mengangkat 1 juta guru baru terealisasi 550 ribu itu pun PPPK.
Selain itu, gaji guru PPPK juga tak kunjung dibayar berbulan-bulan. Bahkan sampai sembilan bulan seperti di Serang, Bandar Lampung, dan terbaru di Papua.
“P2G sangat menyangkan buruknya manajemen guru PPPK yang dilakukan pemerintah. Sangat tak masuk akal, guru sudah lulus tes tapi tak kunjung dapat formasi harus menunggu dua tahun lebih. Terus kok bisa yah guru ASN gajinya tak dibayar berbulan-bulan?” jelas Satriwan.
