Tajukpolitik – Keinginan untuk membentuk Koalisi Besar yang dilakukan oleh lima partai politik merupakan bentuk kekhawatiran melawan “koalisi kecil” pengusung Anies Baswedan, yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah, Minggu (9/4).
Dedi mengatakan keinginan Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk membentuk Koalisi Besar karena keinginan melawan “koalisi kecil” Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga telah direstui oleh Presiden Jokowi.
“Situasi ini, menunjukkan kekhawatiran yang berlebihan, terhadap rivalitas yang muncul. Dan ini telah mengemuka, bahkan Presiden sendiri yang merestui Koalisi Besar,” ujar Dedi.
Ia menyebut Presiden Joko Widodo merestui pembentukan Koalisi Besar dilatarbelakangi dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden, bukan kepada Anies Baswedan.
“Jokowi secara jelas memihak berlebihan pada Prabowo, Ganjar, dan tidak pada Anies. Hal ini menguatkan dugaan bahwa Koalisi Besar terkesan hanya untuk melawan satu koalisi kecil yang usung Anies,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini.
Dedi juga menyayangkan jika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digawangi Golkar, PAN, dan PPP melebur ke Koalisi Besar. Padahal ada Airlangga Hartarto yang potensial menjadi calon presiden dari koalisi tersebut.
“Padahal, KIB dengan suara Golkar dan ketokohan Airlangga, mereka punya kelayakan mengusung kandidat sendiri. Pun dengan PDIP yang punya kader kuat seperti Ganjar dan Puan,” pungkas Dedi.
Diberitakan sebelumnya, jika Presiden Jokowi telah bertemu dengan lima Ketua Umum Partai Politik, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Mereka pun mewacanakan untuk membentuk koalisi parpol dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.
