TajukPolitik – Pengamat Ekonomi yang juga Managing Director Anthony Budiawan Political Economy and Policy Studies (PEPS) menyoroti kasus kebocoran pajak di kalangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), misalnya eks pejabat Angin Prayitno Aji yang ditangkap KPK.
Baru-baru ini terungkap tiga penyalur dari kasus tersebut, seperti Bank Panin, Jhonlin Baratama, dan Gunung Madu Plantation.
“Itu Bank Panin harusnya bayar 900 miliar sekian, tetapi mereka nego hanya bayar 300 miliar. Artinya ada kebocoran 600 miliar,” ungkap Anthony dalam diskusi Rabu Biru Demokrat S14P secara daring melalui Twitter Space akun @demokrat_jakpus, 1 Maret 2023
Managing Director PEPS, Anthony Budiawan menyoroti kebijakan fatal pemerintah terhadap rakyat kecil dengan kenaikan PPN. Ia mengatakan, pajak merupakan pungutan wajib yang hanya bisa dipungut melalui undang-undang. Tidak berarti dapat sewenang-wenang, tetapi masyarakat masih bisa menyampaikan ketidakpuasan, terlebih kondisi saat ini yang terdapat kebocoran-kebocoran dari pendapatan pajak.
Anthony menyampaikan bahwa tax amnesty merupakan cara melegalkan uang-uang yang tidak bayar pajak. Ia menyerukan, masyarakat perlu menyoroti dan melakukan studi tentang program tax amnesty tersebut.
“Banyak sekali uang ilegal yang berputaran. Itu yang dari ilegal. Tax amnesty adalah melegalkan uang yang ilegal. Nah jadi, penerimaan pajak itu tidak tercapai,” ucapnya.
Dari kasus tersebut, Anthony merumuskan dua dampak, yaitu meningkatkan utang negara dan sulit memberantas kemiskinan. Kenaikan PPN, menurutnya, merupakan kebijakan yang fatal terhadap rakyat kecil.
“Malah mereka, pada tahun 2022 yang kemarin itu membuat kebijakan yang sangat fatal terhadap rakyat miskin, terhadap rakyat kelompok bawah, yaitu mereka menaikkan PPN dan 1 April mereka menaikkan BBM. Padahal penerimaan negara itu sudah dalam keadaan naik,” paparnya.
Penurunan rasio pajak ini sudah berdampak kepada rakyat miskin dan sudah dikenakan PPN. Hal inilah yang menurut Anthony ikut memberikan kontribusi sehingga kemiskinan semakin meningkat. PPN berdampak kepada regresif, selain itu porsi konsumsi orang kaya sangat kecil jika dibandingkan dengan rakyat bawah.
“Karena pada tahun sebelumnya, tahun 2019 itu 9,8%, cuma naik 10,4% ini adalah suatu prestasi yang sangat buruk. Dan tahun 2023 ini, tax rasio ini sepertinya akan turun,” lanjut Anthony.
Pemerintah mempunyai kekuasaan oleh undang-undang untuk menaikkan PPN selama tahun 2022 – 2025. Anthony berharap masyarakat dapat bertindak apabila hal tersebut terjadi, karena pajak penghasilan orang kaya yang seharusnya dinaikkan, bukan PPN.
“Indonesia, pajak rasionya sangat rendah karena orang kaya diberikan fasilitas dengan bayar pajak sangat rendah juga,”pungkas Anthony.
