TajukPolitik – Pengamat politik Rocky Gerung ikut serta turun dalam aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruh di depan gedung DPR RI mendesak tolak Perppu Ciptaker.
“Itu undang-undang paling busuk di Asia Pasifik itu, jadi dibuang aja. Karena itu kita mau batalkan,” kata Rocky kepada wartawan setelah berorasi di depan gedung DPR RI, Selasa (28/2).
Rocky menyampaikan aksi tersebut bukan hanya menuntut hak buruh. Melainkan hak rakyat Indonesia supaya pemilu dapat diadakan.
“Jadi aksi bukan sekedar aksi untuk menuntut hak-hak buruh, tapi menuntut hak rakyat Indonesia supaya pemilu itu diadakan hanya dengan pemilu kita bisa mengubah keadaan itu poinnya,” ungkap Rocky.
Sementara itu, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan pihaknya akan bertahan di depan gedung DPR apabila aksi tersebut tidak ditanggapi oleh DPR.
“Ya memang seperti itu jadi kalau memang tidak ada tanggapan, tidak ada respons dari DPR kita akan bertahan ya. Sejauh mana persiapan dari kawan-kawan kemarin sudah kita informasikan. Ya kita akan bertahan malam ini,” kata Sunarno.
Sunarno menyebut pihaknya juga akan melakukan aksi pembangkangan sipil. Sunarno menyebut rencana tersebut akan dilakukan pada 14 Maret 2023.
“Pembangkangan sipil yaitu pemogokan umumnya akan dilakukan oleh kelompok gerakan buruh, mahasiswa, pelajar dan kaum tani. Kalau rencana pemogokan karena kan sidang paripurna ini kan sekitar tanggal 14 Maret ya, dalam diskusi kita ada dua Minggu ini kita akan mempersiapkan itu,” ujar Sunarno
“Mudah-mudahan di tanggal 14 Maret itu kita bisa laksanakan. Tapi kalau pun belum bisa harusnya sebelum puasa ini kita sudah harus melakukan itu,” lanjut Sunarno.
Sunarno menjelaskan rencana aksi yang akan dilakukan yakni pemogokan nasional sampai Perppu tersebut dicabut oleh Pemerintah.
“Ya rencana aksi lanjutan itu pembangkangan ya. Jadi pemogokan nasional itu rencananya. Ya sampai Perppu dicabut,” tutur Sunarno.
Hanya dua Fraksi DPR yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berani tolak Perppu Ciptaker. Sedangkan tujuh fraksi pendukung pemerintah menyetujui lahirnya Perppu tersebut.
